Prosedur dan Syarat Pendirian PT Tahun 2019

Bisnis

 

HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PROSEDUR DAN SYARAT PENDIRIAN PT TAHUN 2019
Memasuki tahun 2018 sejumlah kebijakan pemerintah pusat dan wilayah tentang perijinan yang sehubungan dengan proses pendirian badan usaha sebelumnya tidak sedikit dilahirkan untuk mempermudah semua pelaku usaha mendapat kepastian susunan legal bidang usaha atau dokumen berhubungan yang mesti mereka urus.
Kepastian susunan bidang legal bidang usaha yang sudah ketika ini sebetulnya telah diciptakan oleh pemerintah pusat dengan menciptakan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pusat Statistik. Setidaknya telah ada dua KBLI yang sudah diterbitkan yaitu Perka BPS No. 95 Tahun 2015 dan terakhir Perka BPS No.19 Tahun 2017. Di KBLI terakhir ini kode-kode bidang usaha diperluas lagi penjabarannya.
Beberapa kode KBLI baru di Perka 19/2017 yang sebelumnya tidak terdapat di Perka 95/2015 diantaranya ialah portal web dan/platform digital dengan destinasi komersial (kode 63120) dan portal web dan/platform digital tanpa destinasi komersial (6312). Dan kini acuan sudin walikota besar bisa jadi sudah mengacu Perka 19/2017.
Penting untuk Anda untuk dapat mendefinisikan bidang usaha yang tepat dan menilai kode di KBLI yang sangat pas. Sebab kode yang dipilih di KBLI bakal menilai perizinan yang dibutuhkan untuk bisnis yang dijalankan. Kalau bisnis yang dijalankan ialah melakukan perniagaan barang dan jasa maka membutuhkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Misalnya bila hendak mendirikan perusahaan konsultasi kehumasan maka kode bidang usaha yang dipilih di KBLI untuk disematkan di SIUP ialah kode 7020 yaitu konsultasi manajemen yang di dalamnya ada kegiatan kehumasan. Di SIUP dapat dicantumkan maksimal 3 bidang usaha.
Cuma yang masih menjadi tanda tanya apakah menindaklanjuti Perka 19/2017 Kepala BPTSP bakal merevisi Keputusan No.90 Tahun 2016. Apalagi menurut empiris kami dalam mengurus perizinan ada sejumlah bidang usaha di Keputusan No.90/2016 yang dalam praktik di lapangan tidak dapat dipilih untuk disematkan di SIUP. Misalnya kode KBLI 4791 yang menata perdagangan ketengan melalui pemesanan pos dan internet. Sebelumnya kode ini dipakai untuk mereka yang akan menegakkan perusahaan berbasis e-commerce. Namun ketika ini bila dikemukakan kode itu untuk pendirian perusahaan dengan bidang usaha e-commerce telah tidak dapat karena ditunjukkan harus mengikutsertakan PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) ke Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) terlebih dahulu.

Aturan mengenai mukim usaha dan zonasi

Hal beda yang perlu diacuhkan dalam menegakkan badan usaha ialah zonasi untuk mukim badan usaha yang akan anda dirikan. Tidak seluruh persyaratan di masing-masing wilayah sama. Ada yang dapat rumah dijadikan mukim usaha terdapat yang tidak bisa. Aturan soal zonasi ini terdapat Peratura Daerah DKI Nomor 1 Tahun 2014 mengenai Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (Perda DKI 1/2014) distrik Jakarta sudah dipecah ke dalam zona-zona laksana zona pemukiman zona campuran dan sebagainya.
Untuk menegakkan perusahaan baik bentuknya

Persyaratan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Bagi Pendirian CV dengan SIUP Besaratau bahkan perusahaan perorangan di Jakarta maka mukim usahanya mutlak mesti sedang di zonasi usaha. Adanya IMB (Izin Mendirikan Bangunan) yang mengaku peruntukan bangunan yang di bina sebagai lokasi usaha bukan jaminan. Pasalnya semenjak adanya Perda DKI No.1/2014) yang dijadikan acuan ialah zonasi. Anda dapat datang ke Kelurahan setempat guna meyakinkan zonasi dari lokasi yang bakal dijadikan mukim usaha Anda.
Lalu bagaimana dengan PT yang telah berdiri dan mempunyai izin tetapi berdomisili usaha yang tidak cocok peruntukannya? Tadinya Pemda DKI memberi tenggat masa-masa sampai mula 2017 dan lewat dari tenggat itu akan ditertibkan. Namun karena tidak sedikit mendapat masukan bahwa tidak gampang mencari mukim usaha baru yang cocok dengan zonasinya kesudahannya Kepala BPTSP melewati Surat Edaran Nomor 241 Tahun 2016 telah memberitahukan bahwa perizinan pekerjaan usaha yang tidak cocok zonasi yang sudah diterbitkan oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta tetap berlaku hingga dengan revisi atas Perda DKI 1/2014 berlaku.

BPJS adalahprogram pemerintah yang bertujuan menyerahkan perlindungan dan kesejahteraan sosial khususnya untuk buruh atau pekerja. Aturan tentang BPJS adalahamanat dari Undang Undang No. 24 Tahun 2011 mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pasal 15 hingga dengan Pasal 17 undang-undang itu menilai bahwa masing-masing pemberi kerja mesti mendaftarkan dirinya dan pekerja secara bertahap untuk BPJS cocok dengan program garansi sosial yang diikutinya. Jika tidak pemberi kerja (badan usaha atau perorangan) bisa dikenakan sanksi administrasi berupa teguran bahkan denda oleh BPJS dan tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Di PP No.45 Tahun 2015 mengenai Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun dilafalkan pula bahwa pemberi kerja selain pelaksana wajib mendaftarkan semua pekerjanya untuk BPJS Ketenagakerjaan. Surat Edaran BPTSP DKI Jakarta Nomor 24/SE/2016 mengenai Persyaratan Kepesertaan Badan Usaha dalam Program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan pada perizinan dan non perizinan di Provinsi DKI Jakarta (SE No.24/2016) bahwa persyaratan tersebut melulu diberlakukan untuk permohonan izin usaha perniagaan besar (SIUP Besar) dan izin usaha jasa konstruksi (IUJK).

Aturan tentang SIUP dan TDP

Sekarang pemerintah menerbitkan Permendag Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Perubahan Ketiga atas Permendag Nomor 36 Tahun 2007 mengenai Penerbitan SIUP (Permendag 7/2017). Aturan baru tentang SIUP ini mengaku bahwa masa berlaku SIUP ialah selama perusahaan melakukan pekerjaan usaha. Jadi sekitar bisnis yang dijalankan berlangsung dengan baik dan tidak terdapat informasi-informasi tentang perusahaan yang diubah maka kita tidak butuh memperpanjang SIUP. Lain halnya bila** Anda menyimpulkan untuk mengolah bidang usaha menambah modal sampai-sampai klasifikasi SIUP perusahaan pun berubah atau pindah mukim usaha.

kunjungi kantor kami :
Pendirian PT PMA CV SIUJK Paket JASA Lengkap plus Izin NIB
Jalan Mayjend. D.I. Panjaitan no 45 by pass Gedung Pembina Graha RT.17, RW.9, Rw. Bunga, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13350
0812-9787-9901

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *